Pemilihan RT/RW di Makassar Akhir Juli dengan Anggaran Rp5,4 Miliar

Pemerintah Kota Makassar tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Raya untuk memilih Ketua RT dan RW yang direncanakan berlangsung pada akhir Juli 2025. Pemilihan ini merupakan bagian penting dari upaya untuk memperbarui struktur kepemimpinan di tingkat dasar di seluruh kota.

Dalam penyelenggaraan ini, Pemerintah Kota telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Dengan dana ini, diharapkan setiap tahapan pemilihan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar, Andi Anshar, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua RT akan dilakukan melalui sistem satu suara per kepala keluarga. Proses pemilihan Ketua RW akan dilakukan oleh Ketua RT yang terpilih sebelumnya.

“Kami ingin memastikan bahwa mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam keputusan di lingkungan mereka,” ungkap Anshar. Dia menambahkan bahwa pemilihan ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan partisipasi warga.

Mekanisme dan Anggaran Pemilu Raya di Makassar Untuk pelaksanaan yang efektif, anggaran dibagi menjadi dua versi: satu untuk kebutuhan teknis di masing-masing kecamatan dan satu lagi dikelola oleh BPM untuk sosialisasi regulasi. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk mendukung semua rekapitulasi dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

Seluruh proses tahapan Pemilu Raya dimulai dengan sosialisasi aturan pemilihan, diikuti dengan pendaftaran calon, penjaringan, dan penetapan calon. Hari pemungutan suara adalah puncak dari tahapan yang panjang ini, yang memerlukan koordinasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat.

Namun, jadwal pelaksanaan resmi masih menunggu pengesahan dari Peraturan Wali Kota yang akan menjadi dasar hukum dari pemilihan ini. Anshar menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sebelum jadwal ditetapkan.

“Kita harus menunggu penyelesaian Perwali agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai rencana dan tertib,” jelasnya. Proses ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap langkah pemilihan.

Persyaratan Calon dalam Pemilu Raya Makassar Terkait persyaratan calon, BPM menetapkan dua kategori; calon Ketua RT minimal berusia 21 tahun, sementara Ketua RW harus berusia minimal 25 tahun. Latar belakang pendidikan juga menjadi pertimbangan, dengan syarat minimal lulusan SMP atau sederajat.

Andi Anshar menekankan bahwa syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Kriteria ini juga dimaksudkan untuk menjaring individu yang benar-benar memahami dinamika masyarakat.

“Kami memahami pentingnya menempatkan orang-orang yang kompeten di posisi ini," imbuh Anshar. Proses seleksi yang ketat diharapkan akan menghasilkan Ketua RT dan RW yang akan dapat memenuhi harapan warga secara optimal.

Di samping itu, pemilihan langsung oleh warga dianggap sangat penting dalam memperkuat legitimasi dan akuntabilitas di tingkat masyarakat. Proses pemilihan ini diharapkan juga dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal.

Pentingnya Partisipasi Warga dalam Pemilu Raya Pemerintah Kota Makassar mengharapkan pemilihan ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memudahkan keterlibatan warga, diharapkan akan tercipta pemimpin-pemimpin lingkungan yang memiliki pemahaman mendalam akan kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, mekanisme pemilihan Ketua RW oleh Ketua RT yang terpilih diharapkan dapat mendukung kesinambungan dalam koordinasi di tingkat lingkungan. Anshar percaya bahwa cara ini akan membangun hubungan yang lebih erat antara kekuasaan dan masyarakat.

Pemerintah juga berharap, melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan begitu, diharapkan kesadaran politik masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.

“Kami ingin agar setiap warga merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini,” ujar Anshar. Partisipasi aktif warga adalah kunci untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilu Raya di Makassar ini menunjukkan sebuah langkah maju dalam mendemokratisasi struktur kepemimpinan di tingkat yang paling mendasar. Diharapkan dapat lahir pemimpin-pemimpin yang tidak hanya melayani, tetapi juga membuka dialog dengan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.