www.indotempo.id – Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, kinerja Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan semakin mendapatkan perhatian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memberikan sorotan kritis terhadap biro ini, menyoroti berbagai kelemahan yang terindikasi dapat mengganggu efektivitasnya dalam menjalankan tugas.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyusunan dan pengawasan regulasi, Biro Hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, data yang diperoleh menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan, terutama dalam laporan realisasi fisik anggaran. Temuan ini menggugah pertanyaan besar: sejauh mana sistem pelaporan internal yang ada dapat dipercaya?
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.
