Sidak Gabungan Gedung Dinas Temukan Plafon Rusak dan Parkiran Semrawut

Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin yang akrab dipanggil Appi, baru-baru ini menggelar inspeksi mendadak di kompleks presiden pemerintahan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam pelayanan publik yang mungkin terjadi akibat kondisi fasilitas yang tidak memadai.

Sidak ini sempat mengguncang lingkungan Dinas Pemerintahan, menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa lokasi pemerintahan yang dikunjungi mencerminkan adanya beragam tantangan yang harus segera ditangani.

Mengawali sidak pada pukul 09.50 WITA, Appi melakukan peninjauan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pendapatan Daerah. Penyelisihan ini tidak hanya untuk mengecek kondisi fisik gedung tetapi juga suasana kerja di dalamnya.

Melihat langsung ke dalam kantor-kantor tersebut, Appi mencatat bahwa hampir semua aspek yang diperiksa belum memuaskan, baik dari kebersihan hingga kenyamanan ruang. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik di masa depan.

Perhatian Khusus Terhadap Fasilitas Gedung Pemerintahan Salah satu titik perhatian utama Appi adalah kondisi gedung Dinas Perikanan dan Pertanian, di mana dia menemukan plafon yang sangat rusak. Kerusakan ini bukan hanya merugikan tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pegawai serta masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan.

“Kalau kantor seperti ini dibiarkan, bisa mencelakakan orang. Jika plafon jatuh atau ambruk, pasti menimbulkan kecelakaan,” ujarnya. Appi menekankan pentingnya penanganan segera atas kerusakan tersebut untuk mencegah insiden yang lebih serius.

Selain masalah plafon, kondisi parkir juga menjadi sorotan dalam sidak tersebut. Appi menemukan area parkir yang sangat semrawut, yang jelas mengganggu mobilitas pegawai dan masyarakat. “Kami butuh area parkir yang tertib dan layak,” tegasnya.

Tanpa adanya pengelolaan yang baik, area parkir tidak hanya menyebabkan kesemrawutan, tetapi juga berpengaruh pada kenyamanan bagi seluruh pengguna. “Ini berpengaruh pada kenyamanan pelayanan publik,” tambahnya.

Kebersihan dan Tata Ruang yang Kurang Memadai Kebersihan dan tata ruang juga menjadi aspek penting di dalam tinjauan Appi. Beberapa ruang pelayanan terlihat sangat kusam, cat dinding yang memudar, dan fasilitas toilet yang tidak terawat. “Kantor pemerintah harus bersih, rapi, dan fungsional,” ungkapnya.

Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan berhak atas tempat yang bersih dan nyaman. “Tidak perlu mewah, tetapi kantor pemerintah harus bersih agar pegawai merasa nyaman dan masyarakat merasa dihargai,” tambahnya.

Appi berpendapat bahwa seluruh kantor pemerintahan harus memiliki standar minimal dalam hal kebersihan dan kenyamanan. “Ini mutlak untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal,” tegasnya.

Pemantauan ini adalah bagian dari komitmen Appi untuk menjamin bahwa semua unit kerja di pemerintahan memiliki fasilitas yang layak dan tertib. “Semua ini perlu dilakukan untuk mendukung profesionalisme dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pentingnya Renovasi dan Perbaikan Fasilitas Pemerintahan Appi juga meminta agar proses renovasi dan perbaikan fasilitas yang sedang berjalan dapat dipercepat. Menurutnya, pelayanan kepada warga harus tetap berjalan maksimal meskipun dalam masa perbaikan. “Harus ada solusi agar semua layanan tidak terganggu,” tegasnya.

Di akhir kunjungannya, Appi menginstruksikan semua dinas terkait untuk segera menganggarkan perbaikan fasilitas dasar. “Saya sudah meminta Kepala Bappeda untuk menugaskan Dinas PU melakukan intervensi secepatnya,” ujarnya.

Pentingnya perbaikan fasilitas dasar di awal telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan lingkungan kerja yang profesional. “Menciptakan ruang kerja yang baik dapat meningkatkan etos kerja pegawai,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa perbaikan fasilitas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi adalah tanggung jawab bersama. “Kita semua harus ikut menjaga agar fasilitas ini bisa mendukung kinerja pemerintah,” ujarnya.

Standar Pelayanan Publik yang Harus Dipatuhi Seluruh kantor pemerintahan, baik yang berada di pusat kota maupun di tingkat kecamatan, harus memiliki standar minimal kebersihan dan tata kelola. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan nyaman bagi masyarakat.

“Beberapa lokasi kantor harus punya standarisasi untuk kebersihan dan tata kelola,” tegasnya. Mengingat pertumbuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, pelayanan yang baik menjadi bagian integral dalam memenuhi ekspektasi publik.

“Mari kita jalani komitmen ini agar semua unit pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan hanya cepat, tetapi juga nyaman dan berkualitas,” pungkasnya.

Dengan adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh Wali Kota, diharapkan perubahan signifikan dapat segera terlihat di seluruh aspek pelayanan publik. Appi percaya bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif terhadap citra pemerintah serta kepuasan masyarakat.